Pilkada langsung memicu biaya politik tinggi, oligarki, dan polarisasi. Artikel ini mengkaji ulang konstitusionalitasnya, mengusulkan pengembalian ke DPRD sesuai falsafah Pancasila.
PDI-P menolak wacana pengembalian sistem Pilkada ke DPRD, menegaskan bahwa hak pilih rakyat tidak boleh diamputasi demi menekan politik uang. Demokrasi harus maju.
PDI Perjuangan akan menyampaikan sikap politik partai pada hari terakhir Rakernas I, Senin (12/1/2026), membahas isu strategis nasional termasuk pilkada.
PDI-P melalui Sekjen Hasto Kristiyanto mengingatkan pentingnya kedaulatan rakyat dalam menyikapi wacana Pilkada via DPRD. Sikap resmi partai masih menunggu rekomendasi Rakernas.