Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PDI-P berpandangan, isu politik uang tidak seharusnya dijadikan alasan untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Politikus muda PDI-P, Muhammad Syaeful Mujab, menyatakan bahwa persoalan politik uang merupakan tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus mengamputasi hak pilih masyarakat. “PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” kata Mujab dalam konferensi pers di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Mujab juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal kuat mengenai posisi partai dalam pidato pembukaan Rakernas. Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.
“Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’ Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ungkap eks Ketua BEM UI tersebut. Menurutnya, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Senada dengan Mujab, politikus muda PDI-P lainnya, Seno Bagaskoro, turut menekankan pentingnya kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Kedekatan ini, menurut Seno, hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.
Seno menambahkan, bagi PDI-P, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi atau how to win, melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah atau how to govern. “Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya.
Sikap resmi PDI Perjuangan terkait sistem Pilkada ini dijadwalkan akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin (12/1/2026).