Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk menyerap aspirasi para kepala daerah terkait penanganan pascabencana. Langkah ini merupakan bagian krusial dari upaya pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak di Aceh.
Tito Karnavian, yang ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Presiden, kini fokus pada konsolidasi. Ia memulai dengan memetakan tingkat kenormalan daerah terdampak sebagai target utama pemulihan.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal. (Itu) target kita,” ujar Tito saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Sabtu, 10 Januari 2026. Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Aceh.
Indikator normalisasi yang dijelaskan Tito mencakup beberapa aspek vital. Di antaranya adalah aktivasi fungsi pemerintahan, ketersediaan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, kondisi infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta situasi sosial. Selain itu, indikator juga meliputi layanan pendukung esensial seperti listrik, air bersih, dan akses internet.
Berdasarkan pemetaan awal, Aceh menunjukkan tingkat dampak bencana yang relatif lebih besar dibandingkan provinsi lain di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Oleh karena itu, Tito memutuskan untuk menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk wilayah Sumatra bagian utara.
Keputusan ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan (daerah lain yang terdampak), kami prihatin dengan daerah lain juga,” tegas Tito.
Mendagri juga menyoroti peran krusial kepemimpinan daerah dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, masa krisis adalah ujian sesungguhnya bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan dalam mengelola sumber daya secara efektif. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” kata Tito.
Fokus Percepatan Pendataan dan Dukungan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian secara khusus meminta seluruh kepala daerah untuk segera menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik. Data yang dibutuhkan mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tertulis ini akan menjadi bahan pembahasan utama dalam rapat lintas kementerian selanjutnya.
“Makin detail (datanya) makin bagus,” ujarnya, menekankan pentingnya akurasi data untuk perencanaan pemulihan yang efektif.
Terkait dukungan anggaran, Tito memastikan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak. Hal ini bertujuan agar daerah memiliki modal awal yang cukup untuk bergerak cepat dalam upaya pemulihan. Ia juga menginformasikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.
Selain pemulihan fisik, Tito juga menekankan pentingnya pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Untuk itu, ia meminta percepatan pendataan masyarakat guna penyaluran berbagai bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Tito juga mengimbau kepala daerah untuk memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa demi memastikan pendataan yang akurat dan tepat sasaran.