Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat harus menjadi pijakan utama dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk usulan Pilkada melalui DPRD. Pernyataan ini disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan mengenai dominasi partai politik di parlemen yang mendukung mekanisme Pilkada lewat DPRD.
“Prinsipnya kedaulatan rakyat itu harus dihormati oleh seluruh anak bangsa melalui hak rakyat di dalam menentukan pemimpin,” kata Hasto dalam konferensi pers di sela-sela Rakernas I PDI-P, Sabtu (10/1/2026) malam di Ancol, Jakarta Utara.
Hasto lantas mengingatkan kembali perjalanan sejarah politik Indonesia, termasuk momen pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Menurutnya, pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya memperoleh legitimasi politik yang kuat, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menghadirkan program-program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Masukan dari Berbagai Kalangan
Ia mengungkapkan, Steering Committee Rakernas I PDI-P telah menerima banyak masukan dari berbagai kelompok. Masukan tersebut datang dari kalangan pro-demokrasi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga struktur partai. Umumnya, masukan tersebut berharap agar Rakernas mampu menghasilkan keputusan politik yang menjaga demokrasi melalui partisipasi rakyat secara luas, termasuk lewat Pilkada langsung.
Sikap Resmi PDI-P Belum Diputuskan
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa sikap resmi partai terkait sistem Pilkada belum diputuskan. Seluruh usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masih akan didengarkan dan dibahas secara menyeluruh sebelum dirumuskan dalam rekomendasi Rakernas.
“Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan, pembahasan sikap PDI-P terhadap Pilkada telah melalui sejumlah tahapan. Ini termasuk diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) yang melibatkan kalangan masyarakat sipil dan para pakar sistem politik.
Agenda Strategis Rakernas Lainnya
Menurut Hasto, Rakernas tidak hanya akan membahas Pilkada, tetapi juga agenda strategis lain. Agenda tersebut meliputi penguatan pelembagaan partai politik, akuntabilitas dan transparansi partai, demokratisasi internal, hingga sistem keuangan partai politik.
Selain itu, Rakernas juga menyoroti penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh. Ini mencakup integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu, serta pentingnya netralitas aparatur negara agar pemilu berlangsung jujur dan adil.
Ia menegaskan, Rakernas I PDI-P bukan sekadar momentum untuk menyampaikan sikap politik jangka pendek. Lebih dari itu, forum ini merupakan kristalisasi pemikiran yang mendengarkan suara rakyat dan merumuskan desain masa depan bangsa.
“PDI Perjuangan tidak pernah mengingkari semangat reformasi. Karena reformasi itu lahir dari suatu kristalisasi perjuangan yang luar biasa, pengorbanan para mahasiswa agar rakyat berdaulat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, setidaknya ada lima partai politik yang telah menyatakan dukungannya terhadap wacana Pilkada dipilih lewat DPRD. Mereka antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.