Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tidak akan terkena efisiensi pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Prabowo usai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meneleponnya pada sela-sela rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajukan permohonan tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya lantas menyatakan akan mengurus hal itu, namun perlu melapor terlebih dahulu kepada Presiden.
“Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2026,” kata Fadhlullah dalam rapat, dikutip dari TVR Parlemen, Sabtu.
Menanggapi permohonan tersebut, Purbaya menjawab, “Kan, saya sudah bilang waktu itu akan kita inikan, saya hanya belum berani bilang Presiden. Tapi dananya udah ada nih, jadi dana bukan kendala, Anda pakai saja nanti saya pasti ngomong.”
Bendahara Negara itu kemudian berseloroh bahwa keputusan akan lebih cepat jika Dasco yang langsung menelepon Prabowo. “Atau minta aja Pak Ketua (Satgas Galapana Sufmi Dasco Ahmad) yang ngomong tuh, pasti lebih cepat. Saya pikir kalau bapak bisa mutusin sekarang ya kita… mesti lapor ke presiden ya Pak ya, saya lapor dikit-dikit,” beber Purbaya.
Tak berselang lama, Dasco langsung menelepon Prabowo di tempat, membuat seisi ruangan hening. Purbaya yang saat itu sedang memaparkan sejumlah kebijakan fiskal pun ikut terdiam.
Dasco kemudian menyerahkan sambungan telepon itu kepada Purbaya, setelah dirinya lebih dulu memulai pembicaraan dengan Prabowo. Telepon tersambung selama beberapa menit, sebelum akhirnya Purbaya menyerahkannya kembali kepada Dasco.
“Kalau saya kan nggak bisa telepon, beliau (Dasco) yang bisa telepon,” tutur Purbaya.
Setelah percakapan telepon selesai, Purbaya menjelaskan hasil pembicaraannya dengan Presiden. Ia memastikan bahwa Kepala Negara menyetujui TKD Aceh tidak akan terkena efisiensi seperti daerah lain.
“Jadi clear. Jadi untuk tahun ini anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak dipotong. Jadi dapat Rp 1,6 (triliun), Rp 1,7 (triliun) kalau nggak salah,” jelas Purbaya.
Purbaya menambahkan, “Dulu kan saya janji mau bicara, belum sempat ke sana-sini soalnya. Barusan Pak Ketua sudah telepon dan Pak Presiden bilang setuju. Jadi aman Anda semuanya? Makasih Pak Ketua. Tapi udah kita itung semuanya secara anggaran, bisa. Nggak ada masalah.”