Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diketuai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan membuka posko induk di Banda Aceh, Aceh. Keputusan ini diambil menyusul pengalihan penuh penanganan pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera kepada Satgas pimpinan Tito Karnavian.
Wakil Ketua DPR sekaligus Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan pengalihan ini saat rapat koordinasi terkait bencana Sumatera di Banda Aceh pada Sabtu (10/1/2026). “Untuk itu saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera,” kata Dasco.
Dengan demikian, Satgas yang dipimpin Tito Karnavian akan mengambil alih seluruh eksekusi pemulihan pascabencana di lapangan. Sementara itu, Satgas Galapana DPR akan tetap memberikan perbantuan dan menjalankan fungsinya sebagai pengawas. “Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menyertai, untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi dari DPR tentunya, membantu mengkoordinasikan Satgas Pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan di lapangan,” imbuh Dasco.
Aceh Jadi Pusat Kendali Pemulihan
Pemilihan Aceh sebagai lokasi posko utama didasarkan pada fakta bahwa Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.
“Kehadiran posko induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal dalam keterangannya pada Minggu (11/1/2026).
Penunjukan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas juga didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
Prioritas Satgas: Hunian dan Komunikasi Publik
Terkait target kerja, Safrizal menegaskan bahwa Satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian. Selain itu, mereka juga akan mempercepat penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
“Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media,” pungkas Safrizal.