Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, kembali mengingatkan bahaya nasionalisme jingo atau chauvinisme, sebuah peringatan yang pernah disampaikan oleh proklamator Bung Karno. Dalam pidatonya di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P pada 10 Januari 2026, Megawati tidak hanya mengulang pesan tersebut, tetapi juga memberikan konteks baru yang relevan dengan tantangan global dan domestik saat ini.
Nasionalisme Jingo dan Arogansi Global
Bung Karno mendefinisikan nasionalisme jingo sebagai bentuk kebangsaan yang arogan, agresif, dan merendahkan bangsa lain, yang pada akhirnya membuahkan kolonialisme dan imperialisme. Akibatnya, sebagian besar umat manusia di bumi ini mengalami kesengsaraan. Oleh karena itu, Bung Karno menyerukan penolakan terhadap nasionalisme penjajah tersebut, dan sebaliknya mengajarkan prinsip kebangsaan yang inklusif, berperikemanusiaan, atau yang ia sebut “sosionasionalisme”.
Menurut Bung Karno, nasionalisme tidak dapat tumbuh subur tanpa internasionalisme, dan sebaliknya internasionalisme tidak dapat hidup subur tanpa berakar pada nasionalisme. Ia meyakini bahwa nasionalisme tanpa dasar kemanusiaan akan menjadi semena-mena, menyerang, dan menjajah.
Megawati mengawali peringatannya dengan mengecam tindakan anarkis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Venezuela. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya melalui aksi militer AS dipandang sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern. Tindakan Trump dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hubungan antarbangsa dan mengancam kedaulatan negara lain.
“Bangsa Indonesia menolak tatanan dunia yang membenarkan kesewenang-wenangan atas kedaulatan suatu bangsa,” tegas Megawati. Dunia memang dibuat geleng-geleng kepala oleh arogansi Trump di awal 2026, yang mengusik eksistensi dan hubungan antarbangsa. Trump tidak hanya menangkap brutal seorang pemimpin negara berdaulat yang dilindungi hukum internasional, tetapi juga menebar ancaman bagi negara lain. “Trump dengan pongah menyatakan tak butuh hukum internasional. Ia hanya tunduk pada pikirannya sendiri, moralitasnya sendiri,” demikian dilaporkan Kompas.com pada 10 Januari 2026. Sikap ini dinilai sangat chauvinistik dan arogan.
Konteks Baru: Krisis Ekologis sebagai Bentuk Arogansi Pembangunan
Yang menarik, Megawati merefleksikan kritik keras terhadap nasionalisme jingo ini dalam konteks baru. Ia tidak hanya membacanya dalam hubungan antarbangsa yang terancam arogansi Trump, tetapi juga mengaitkannya dengan paradigma pembangunan global. Megawati menyebut bahwa umat manusia kini menghadapi krisis peradaban ekologis.
Ancaman, menurutnya, tidak hanya datang dari arogansi politik seperti Trump, tetapi juga bersumber dari paradigma pembangunan yang arogan. Manusia, dengan kepongahannya, menempatkan diri sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan. Alam dieksploitasi tanpa batas, dan manusia tak lagi menghargai alam, serupa dengan bangsa yang tak menghargai bangsa lain.
Megawati menunjuk krisis iklim global dan dampaknya. Ia menyebut bahwa ambang batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius, yang selama ini diperingatkan ilmu pengetahuan, telah terlampaui. “Krisis iklim global merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologi,” ujar Ketua Umum PDI-P itu. Pembangunan secara arogan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologi.
Refleksi di Dalam Negeri: Bencana Ekologis Indonesia
Pandangan kritis Megawati tidak hanya diarahkan pada kecenderungan dunia, tetapi juga direfleksikan di dalam negeri. Ia menyoroti bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan dan regulasi dinilai membukakan jalan bagi konsesi besar untuk eksploitasi alam, deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem.
Atas nama pembangunan, hutan alam dan wilayah adat dirampas, digantikan oleh tanaman monokultur yang miskin daya dukung ekologis. Akibatnya, kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan kehilangan fungsi. Air hujan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru berubah menjadi kekuatan penghancur. Inilah yang memicu bencana ekologis dan kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia.
Megawati mengingatkan bahwa umat manusia kini menghadapi krisis peradaban politik sekaligus peradaban ekologis. Keduanya diakibatkan oleh keengganan menghormati dan menghargai “liyan” (the others), dan keduanya sama-sama membahayakan kehidupan manusia di bumi.
Jalan Keluar: Sosionasionalisme dan Sosiodemokrasi Bung Karno
Bung Karno secara konseptual telah memberikan jalan keluar. Nasionalisme berperikemanusiaan (sosionasionalisme) yang diajarkannya bertujuan memperbaiki keadaan masyarakat yang sengsara akibat penjajahan menjadi masyarakat merdeka yang hidup sejahtera. Tidak ada lagi kaum tertindas, celaka, atau papa-sengsara.
Karena itu, menurut Bung Karno, sosionasionalisme harus berjalan beriringan dengan “sosiodemokrasi”. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak hanya berdimensi politik, tetapi wajib berdimensi ekonomi, membuahkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup dilihat dengan parameter pertumbuhan ekonomi yang cenderung arogan, melainkan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan menjamin pemerataan kesejahteraan.
Misi Sakral Politik Masa Depan
Pidato kritis Megawati ini sekaligus mengajak dunia, terkhusus bangsa Indonesia, untuk memperbarui komitmen menyelamatkan bumi dari dua bahaya destruktif: krisis peradaban politik dan krisis peradaban ekologis. Inilah yang digarisbawahi Megawati sebagai substansi politik kekuasaan di planet bumi ke depan, isu utama yang harus dimenangkan.
Kekuasaan mestilah diabdikan untuk keselamatan bumi, memiliki komitmen besar untuk memulihkan krisis peradaban politik dan ekologis yang mengancam umat manusia. Itulah misi sakral politik masa depan. Oleh karena itu, kekuasaan mestilah diraih dengan cara mulia dan beradab, bukan tindakan sewenang-wenang. Kebijakan dan regulasi harus terus disempurnakan sebagai instrumen misi sakral penyelamatan bumi, bukan dilanggar, diabaikan, atau diotak-atik seperti yang dilakukan Donald Trump.
Khusus bagi bangsa Indonesia, pembaruan komitmen ini mutlak. Kita memiliki pengalaman panjang percumbuan mesra antara kapital dan politik yang mengkhianati prinsip bernegara, Pancasila. Percumbuan ini membentuk sistem yang berujung pada krisis ekologis dan ketidakadilan sosial. Eksploitasi kekayaan alam hanya menguntungkan kapitalis dan elite negara, sementara rakyat menanggung derita dampak ekologisnya.
Tidak ada misi politik yang lebih mulia di jagat raya ini kecuali menjaga keselamatan bumi, sebagaimana lirik lagu “Indonesia Raya” stanza tiga: “Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. S’lamatlah rakyatnya, S’lamatlah putranya, Pulaunya, lautnya, semuanya.”