Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Iran. Desakan ini muncul menyusul gelombang demo anti-pemerintah yang telah menewaskan 544 orang di negara tersebut.
“Situasi yang terjadi di Iran tentu menjadi perhatian serius kita semua, khususnya terkait keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana,” ujar Dave kepada wartawan pada Senin, 12 Januari 2026.
Dave menegaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara optimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenlu. Ia menyerukan agar Kemenlu segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan koordinatif di tengah kondisi yang penuh gejolak.
“KBRI di Teheran perlu aktif melakukan pemantauan situasi secara real-time serta membuka saluran komunikasi darurat bagi seluruh WNI. Inventarisasi jumlah dan lokasi WNI perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara cepat,” tutur Dave.
Menurut Dave, opsi evakuasi terukur juga harus dipersiapkan apabila eskalasi semakin meningkat, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan prosedur diplomatik yang berlaku. Politikus Partai Golkar itu turut menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi keamanan kepada WNI, seperti imbauan untuk menghindari titik-titik keramaian, menjaga dokumen perjalanan tetap aman, serta selalu berkoordinasi dengan KBRI.
“Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada,” kata Dave.
Ia menambahkan, “Komisi I DPR akan terus mengawasi dan mendorong agar Kemlu serta KBRI menjalankan tugasnya secara sigap, terukur, dan penuh tanggung jawab. Keselamatan WNI adalah prioritas utama, dan negara harus senantiasa hadir dalam menghadapi dinamika keamanan internasional yang berpotensi mengancam mereka.”
Penyebab Demo Iran
Diketahui, ribuan warga Iran kembali turun ke jalan di sejumlah kota, termasuk Ibu Kota Teheran. Mereka menyuarakan kemarahan terhadap rezim dan menyerukan diakhirinya republik berbasis teokrasi. Aksi protes yang semula dipicu krisis ekonomi kini berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk sejumlah seruan agar sistem monarki dikembalikan.
Warga dari berbagai kalangan—muda dan tua, kaya, dan miskin—terlibat dalam aksi protes yang semakin membesar sejak akhir Desember 2025. Seorang perempuan muda di Teheran mengaku mengikuti aksi unjuk rasa karena merasa mimpinya telah dirampas.
“Mimpiku sudah dicuri. Aku ingin rezim ini tahu bahwa kami masih memiliki suara untuk berteriak, kepalan tangan untuk meninju wajah mereka,” ujarnya kepada BBC, dikutip pada Jumat, 9 Januari 2026.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang merasa hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan arah. “Kami hidup dalam ketidakpastian. Saya merasa seperti tergantung di langit tanpa sayap untuk bermigrasi, atau harapan untuk mengejar tujuan saya di sini. Hidup di sini menjadi tak tertahankan,” kata seorang demonstran lainnya.
Gelombang aksi demo Iran kali ini diawali dengan mogok massal para pedagang di pasar besar Teheran pada 28 Desember 2025. Aksi tersebut terjadi setelah nilai mata uang Iran anjlok tajam, memicu krisis legitimasi baru bagi pemerintah. Tak berselang lama, protes meluas ke berbagai universitas.
Pemerintah langsung memerintahkan penutupan kampus-kampus, yang diklaim dilakukan karena cuaca dingin. Namun, percikan unjuk rasa telanjur menyulut api protes yang menjalar ke berbagai kota besar dan kecil di Iran, terutama di wilayah barat. Situasi diperparah dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang kian membesar, mencakup isu keterbatasan kebebasan berpolitik, korupsi, hingga kondisi ekonomi yang memburuk akibat inflasi tinggi.